smp negeri 2 singgahan tuban

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KAMIS, 9 JUNI 2011

http://yourresponsebrief.blogspot.com 

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Badan Pertanahan Nasional
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2011
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Badan Pertanahan Nasional
Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Semester II Tahun 2010
Kehadiran : 34 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI
16 orang izin
HADIR :

H. Chairuman Harahap, SH.,MH
Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
Drs. H. Abdul Gafar Patappe
H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
Drs. Ramadhan Pohan, MIS
Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
Paula Sinjal, SH
Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum
Sutjipto, SH.,M.Kn
Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
Rusminiati, SH
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
Nurul Arifin S.IP.,M.Si
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
Arif Wibowo
Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
Zainun Ahmadi
Alexander Litaay
Hermanto, SE.,MM
Drs. Almuzzamil Yusuf
Aus Hidayat Nur
TB. Soenmandjaja.SD
Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
Drs. H. Nu man Abdul Hakim
Dr. AW. Thalib, M.Si
Dra. Hj. Ida Fauziyah
Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I
Abdul Malik Haramain, M.Si
Mestariany Habie, SH
Drs. Akbar Faizal, M.Si
IZIN :
Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
Ganjar Pranowo
Drs. H. Djufri
Ignatius Mulyono
Gede Pasek Suardika, SH.,MH
Dr. M. Idrus Marham
Dra. Eddy Mihati, M,Si
Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
Drs. Soewarno
Agus Purnomo, S.IP
Drs. H. Fauzan Syai e
Drs. H. Akhmad Muqowam
Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
TERBATAS
(Untuk Kalangan Sendiri)

I. PENDAHULUAN
Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Badan Pertanahan
Nasional dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H.
Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN
1. Alokasi Pagu Indikatif BPN RI Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp3.527.087.100.000,- untuk alokasi program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI sebesar
Rp1.275.792.500.000,-, Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Aparatur BPN RI sebesar Rp340.118.800.000,-, Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN RI sebesar Rp8.252.000.000,- dan
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional sebesar Rp1.902.923.800.000,-
2. Pagu Indikatif BPN RI berasal dari sumber dana Rupiah Murni sebesar
Rp2.386.693.000.000,- (67,67%) dan sumber PNBP yang berasal dari setoran
masyarakat (pengguna layanan) yang mengajukan pelayanan pertanahan
kepada BPN RI sebesar Rp.1.140.394.100.- (32,33%). Alokasi untuk satuan
kerja pusat sebesar Rp474.997.932.000,- (13,47%), dan satuan kerja daerah
Rp.3.052.089.189.000,- (86,53%).
3. Program prioritas Nasional BPN RI Tahun 2012, meliputi percepatan legalisasi
aset tanah masyarakat dan pemerintah, optimalisasi keberlanjutan dan
keberlangsungan pelaksanaan reforma agraria, penertiban tanah-tanah yang
teridikasi terlantar, percepatan penanganan kasus-kasus pertanahan dan
optimalisasi pelaksanaan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA).
4. Terhadap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI semester II Tahun 2010,
disampaikan secara umum hasil temuan terkait dengan kekurang patuhan
pada peraturan perundang-undangan dan keterlambatan hasil pekerjaan.
Terhadap hasil laporan tersebut telah ditindaklajuti sesuai ketentuan yang
berlaku.
III. KESIMPULAN/PENUTUP
Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan
kesempatan kepada Badan Pertanahan Nasional menyampaikan paparannya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Terhadap pagu indikatif BPN RI Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp.3.527.087.100.000,- (tiga trilyun lima ratus dua puluh tujuh milyar delapan
puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), Komisi II DPR RI meminta kepada BPN
RI untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2012 beserta
hasil evaluasi tahun sebelumnya secara lebih rinci dengan memperhatikan
masukan masukan dari Komisi II DPR RI yang selanjutnya akan dibahas
secara mendalam pada RDP yang akan datang.
2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada BPN RI atas upayanya dalam
memperbaiki manajemen tata kelola keuangan dan administrasinya sehingga
opini disclaimer yang diberikan oleh BPK RI di tahun-tahun sebelumnya bisa
ditingkatkan menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sesuai hasil
pemeriksaan BPK RI tahun 2010. Komisi II DPR RI juga meminta kepada BPN
RI untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga bisa mendapatkan status
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dimasa yang akan datang.
3. Komisi II DPR RI meminta BPN RI agar dalam anggaran tahun 2012 agar
lebih memperjelas program Reformasi Birokrasi termasuk mengoptimalkan
pengalokasian anggaran untuk pengadaan juru ukur dan alat ukur sehingga
mempercepat proses pencapaian target sertifikasi sesuai dengan Standar
Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP).
4. Komisi II DPR RI meminta BPN RI agar menetapkan target waktu
pelaksanaan program percepatan legalisasi asset tanah masyarakat dan
pemerintah, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat lebih terukur.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN RI untuk melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program LARASITA di seluruh Indonesia, untuk mengoptimalkan
pelaksanaannya.
Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

JAKARTA, 9 JUNI 2011

PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,
ttd
H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH
A-178